Akademisi RI: Tindakan Brutal Militer Mesir Pelanggaran HAM Berat

Jakarta - Upaya aparat keamanan Mesir yang membubarkan demonstran pendukung presiden terkudeta Mohammad Morsi, dengan cara kekerasan dinilai berlebihan bahkan sewenang-wenang dengan mengabaikan aspek hukum.

"Cara kekerasan bukanlah solusi. Kekerasan hanya akan memperuncing dan memperpanjang permasalahan. Dunia harus mengutuk dan meminta pertanggungjawaban militer Mesir atas tindakannya yang membabi-buta
dalam membubarkan demonstran damai," ujar Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto, kepada detikcom, Kamis (15/8/2013).

Menurutnya, tindakan militer Mesir sudah kelewat batas dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Bahkan, kata dia, bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Demonstrasi, apalagi dilakukan secara damai, adalah bagian dari prinsip demokrasi dan kebebasan berserikat. Karena itu, tidak dibenarkan pelarangan terhadap penyampaian aspirasi selagi dilakukan
secara damai dan menghormati norma-norma yang berlaku," lanjut Hery.

Atas kejadian tersebut, ia menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar membentuk tim investigasi independen untuk menyelidiki tindakan brutal militer terhadap warga sipil yang menewaskan lebih dari 300 orang, Rabu kemarin, di lokasi alun-alun Rabaa, Nasr City, dan
alun-alun depan Cairo University, Mesir.

Fungsionaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini juga menyayangkan sikap pemerintah RI yang tidak tegas dan terkesan main aman. Menurutnya, kebiadaban terhadap kemanusiaan harus terkutuk.

"Pemerintahan SBY tidak berbuat apa-apa. Seharusnya, ini kesempatan Indonesia untuk memprakarsai digelarnya sidang darurat OKI, atau inisiatif lainnya dalam rangka mencari solusi damai. Padahal dalam konteks percaturan global, khususnya dalam kasus Timur Tengah, Indonesia berpotensi besar menjadi mediator penyelesaian berbagai konflik, termasuk di Mesir," pungkasnya.